Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
-Baca Juga
Bupati Mojokerto Ikfina saat menerima penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (FOTO : Diskominfo Kab Mojokerto) |
MOJOKERTO (jurnalMojo) — Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diperoleh atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan atas opini WTP delapan kali berturut-turut itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, di hotel Bumi Surabaya, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.
Penyerahan penghargaan WTP itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I John Hutagaol.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan opini WTP ini merupakan hasil dari evaluasi laporan keuangan. Namun paling penting outcome dari opini WTP ini adalah kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, kebutuhan terkait pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tumbuh baik.
"Alhamdulillah dari 38 kabupaten/kota hanya ada satu daerah yang harus kita dorong. Kita semua harus terus menjaga apa yang sudah kita capai. Pertumbuhan ekonomi inklusif di masing-masing daerah juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat serta ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah" ungkapnya. Senin (14/11) pagi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan, penyampaian penghargaan ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan bulan September kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi dari penyelenggaraan penatausahaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dari tahun ke tahun.
"Alhamdulillah dari 38 kabupaten/kota hanya ada satu daerah yang harus kita dorong. Kita semua harus terus menjaga apa yang sudah kita capai. Pertumbuhan ekonomi inklusif di masing-masing daerah juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat serta ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah" ungkapnya. Senin (14/11) pagi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan, penyampaian penghargaan ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan bulan September kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi dari penyelenggaraan penatausahaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dari tahun ke tahun.
"Alhamdulillah, penilaian opini ini telah diberikan sejak tahun 2007 hingga saat ini kalau kita hitung 15 kali penilaian. Karena itu pemerintah juga sudah memberikan penghargaan kepada yang berhasil memperoleh atau mempertahankan WTP 15 kali berturut turut," ucapnya.
Taukhid juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.
"Meskipun dalam kondisi pandemi COVID 19, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik," ungkapnya. (dhn/ar/jek/*)
Taukhid juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.
"Meskipun dalam kondisi pandemi COVID 19, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik," ungkapnya. (dhn/ar/jek/*)