Tolak Kenaikan BBM di Mojokerto, Aksi Unjukrasa Diwarnai Kericuhan
-Baca Juga
 |
| Aksi unjuk rasa aliansi Mahasiswa Mojokerto menolak kenaikan harga BBM (FOTO/IST) |
Aksi diawali dengan memblokade jalan nasional Mojokerto-Surabaya oleh para mahasiswa gabungan dari aliansi BEM Mojokerto, HMI, PMII, IMM, dan GMNI.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan membentangkan poster, spanduk, serta orasi terbuka di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto.
Ahmad Rofi'i selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto mengungkapkan bahwa aksi massa yang dilakukan kali ini adalah respons atas kenaikan harga BBM yang mulai diberlakukan sejak Sabtu (03/09/2022).
Massa menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan beban bagi rakyat Indonesia, oleh karena itu, mereka menolak kenaikan harga BBM dan menuntut supaya kebijakan itu segera dicabut.
"Kami menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan kemarin, tanggal 3 September 2022," pungkas Ahmad Rofi'i.
Selain itu, menurut Rofi'i, pihaknya juga meminta supaya pemerintah mengevaluasi lagi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Masih menurut Rofi'i, penyaluran BLT pasca kenaikan harga BBM dinilai tidak relevan dengan kondisi pada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan BLT.
Sementara sempat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa tersebut. Kericuhan bermula dari desakan massa yang meminta supaya Ketua DPRD Kota Mojokerto menemui massa dan bersedia menandatangani tuntutan mahasiswa.
Pada kericuhan tersebut, salah seorang peserta aksi diduga dipukul oleh polisi. Terkait insiden itu, massa mendesak supaya ada tindakan tegas dari pimpinan Kepolisian Kota Mojokerto terhadap anggotanya tersebut.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Wiwit selaku Kapolres Kota Mojokerto menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada anggotanya apabila terbukti lalai dan memukul peserta aksi.
Di hadapan ratusan mahasiswa, Wiwit memberikan perintah kepada Kasi Propam Polres Kota Mojokerto agar melakukan penyelidikan atas dugaan pemukulan terhadap peserta aksi unjuk rasa oleh salah seorang petugas.
Ia menegaskan, bila perlu Kasi Propam dapat mengadakan sidang disiplin untuk menentukan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bersalah ketika bertugas mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
"Saya jaminannya, akan saya tegakkan. Kalau memang anggota saya salah, akan saya tindak," ungkap Wiwit.
Seusai mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto, ratusan massa kemudian melanjutkan aksi serupa di depan Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. (sen/jek)
